Perkuat Standardisasi Rantai Dingin Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan

BSN dan ARPI Perkuat Standardisasi Rantai Dingin untuk Mendukung Kedaulatan Pangan

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan dalam menjaga mutu dan keamanan pangan, terutama produk perikanan dan hortikultura yang didistribusikan antarpulau. Sistem logistik rantai dingin yang andal diperlukan untuk menjaga kondisi produk hingga sampai kepada konsumen, mengurangi kehilangan hasil pascapanen, serta mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan. Penguatannya membutuhkan keterpaduan fasilitas penyimpanan dan transportasi berpendingin, pemanfaatan teknologi digital, penjaminan mutu, serta penerapan standar secara konsisten di sepanjang rantai pasok.

Untuk mendukung penguatan tersebut, Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI), dengan dukungan IDSurvey, menyelenggarakan workshop “Strengthening Cold Chain Logistics Systems to Support Food Sovereignty and Reliable Distribution” di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (16/11/2026). Kegiatan ini membahas penguatan standar dan penerapannya untuk menjaga mutu serta keamanan pangan sepanjang proses penyimpanan, penanganan, dan distribusi.

Workshop diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian Indonesia menjadi tuan rumah Sidang Pleno ke-10 ISO/TC 315 Cold chain logistics. Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, pakar internasional, dan penyedia layanan penilaian kesesuaian untuk membahas kebutuhan pengembangan sistem logistik rantai dingin di Indonesia.

Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar BSN, Triningsih Herlinawati, menekankan peran standardisasi sebagai landasan penguatan sistem tersebut. “Standardisasi merupakan landasan untuk membangun sistem logistik rantai dingin yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, upaya ini akan mendukung kedaulatan pangan Indonesia dan memperkuat daya saing produk Indonesia,” ungkap Triningsih.

Dalam mendukung kebutuhan tersebut, BSN telah menetapkan sejumlah SNI terkait logistik rantai dingin. Di antaranya SNI 9300:2024 mengenai kompetensi personel logistik rantai dingin dan distribusi, SNI ISO 31512:2024 mengenai layanan logistik rantai dingin antarpelaku usaha, serta SNI ISO 1496-2:2018 mengenai spesifikasi dan persyaratan pengujian peti kemas termal. Standar tersebut menjadi acuan untuk meningkatkan mutu, keamanan, dan keandalan proses logistik.

Triningsih juga menekankan pentingnya keterlibatan Indonesia dalam pengembangan standar internasional melalui ISO/TC 315. Partisipasi tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan dan perspektif nasional, mengidentifikasi standar internasional yang relevan sebagai acuan pengembangan SNI, serta mendorong keterlibatan lebih banyak pakar dan pemangku kepentingan Indonesia.

Pengembangan dan penerapan standar, lanjutnya, membutuhkan kerja sama lintas sektor. Masukan kementerian dan lembaga, asosiasi industri, pelaku usaha, komite teknis, lembaga riset, laboratorium, serta lembaga penilaian kesesuaian diperlukan agar standar menjawab kebutuhan industri dan mengikuti perkembangan teknologi.

Dari perspektif internasional, Ketua ISO/TC 315, Katsuhiko Umetsu, menjelaskan bahwa komite teknis yang dibentuk pada 2021 tersebut menangani pengembangan standar di bidang logistik rantai dingin. Cakupannya meliputi layanan pengiriman, layanan antarpelaku usaha, terminologi, validasi, hingga ketertelusuran. Indonesia merupakan salah satu anggota partisipan dalam komite tersebut.

Standar internasional menyediakan acuan bersama bagi penyedia dan pengguna jasa mengenai mutu layanan rantai dingin. Pengendalian suhu secara berkesinambungan menjadi perhatian penting untuk mengurangi risiko penurunan mutu produk, termasuk ketika barang berpindah dari gudang ke kendaraan pengangkut maupun ke fasilitas penerima.

Perwakilan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) Jepang, Takeshi Nakamura, menguraikan penerapan ISO 31512 pada layanan penyimpanan dan transportasi berpendingin antarpelaku usaha. Standar ini memberikan acuan operasional untuk menjaga pengendalian suhu selama proses logistik.

Sebelum pemuatan, misalnya, penyedia layanan perlu memeriksa suhu ruang muat kendaraan serta memastikan kesesuaian jenis, jumlah, dan kondisi barang. Penanganan saat pengeluaran barang dari fasilitas penyimpanan juga perlu mencegah kenaikan suhu akibat paparan udara luar. Prosedur tersebut menunjukkan pentingnya kedisiplinan operasional dalam menjaga keandalan rantai dingin.

Sementara itu, Ketua ARPI, Hasanuddin Yasni, menyoroti tantangan distribusi antarpulau, mulai dari keterbatasan fasilitas pelabuhan hingga risiko terputusnya pengendalian suhu saat bongkar muat. Ketersediaan sambungan listrik untuk kontainer berpendingin dan keterlambatan keberangkatan kapal turut memengaruhi kesinambungan layanan.

Hasanuddin mengangkat kebutuhan sistem yang mengintegrasikan transportasi darat berpendingin, kontainer berpendingin untuk angkutan laut, dan fasilitas penyimpanan di pelabuhan tujuan. Pemanfaatan sensor untuk memantau suhu, kelembapan, dan lokasi secara waktu nyata juga dapat mendukung pengawasan kondisi barang selama perjalanan.

Dari sisi penjaminan mutu, materi IDSurvey menekankan peran pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dalam memastikan keandalan layanan rantai dingin. Dukungan tersebut mencakup pemeriksaan fasilitas dan peralatan, kalibrasi alat ukur suhu, serta audit dan verifikasi kepatuhan proses. Dokumentasi yang tertib dan hasil pengukuran yang andal diperlukan untuk membuktikan bahwa pengendalian berlangsung secara konsisten.

Melalui workshop ini, BSN dan ARPI menghimpun perspektif serta kebutuhan industri sebagai masukan bagi pengembangan dan penerapan SNI. Pertukaran pengalaman dengan pakar internasional diharapkan membantu mengidentifikasi prioritas standardisasi dan kebutuhan infrastruktur, sehingga penguatan rantai dingin dapat mendukung distribusi pangan antarpulau yang aman, andal, dan bermutu.